Sebuah Catatan Dari Tapak "Reforma Agraria: Mampukah Menjawab Persoalan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Kawasan Hutan?" . Bagian 1

Jumat, 16 March 2018 WIB- Editor : Khalim - Sumber : Umi Syamsiatun

Oleh: Umi Syamsiatun (Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi).
Jambi, Maret 2018.
HARUSKAH KELAPA SAWIT ?.
Haruskah Kelapa Sawit?, Sebuah pertanyaan sederhana yang muncul dari seorang Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) di salah satu workshop yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil di Provinsi JAMBI akhir tahun lalu, pertanyaan tersebut terdengar sangat sederhana dan mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjawabnya. Benar saja dalam hitungan detik peserta workshop yang mayoritas adalah petani sawit menjawab dengan lantang menjawab “Harus”. Jawaban ini tentu membuat banyak orang terutama para pegiat kehutanan sedikit tercengang. Kenapa orang begitu yakin dengan Kelapa Sawit?.
Debat tentang kepala sawit memang tidak hanya terjadi belakangan ini. Debat Pro dan kontra tentang maraknya dan terus menjamurnya industri kelapa sawit sudah mewarnai ruang-ruang diskusi kritis dan dialog kebijakan sejak lebih dari dua puluh atau bahkan tiga puluh tahun terakhir (dimulai sejak 1980-an). Diskusi ini merebak sejalan dengan booming pertanaman kelapa sawit baik yang dikembangkan oleh perusahaan (swasta dan Badan Usaha Milik Negara) maupun yang dikembang oleh petani secara swadaya.
Perkembangan industri perkebunan kelapa sawit yang terus melejit berbanding lurus dengan tingginya angka deforestasi dan perubahan tutupan hutan serta meningkatnya laju perubahan fungsi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan. Kelapa Sawit tentu menjadi pihak yang paling tertuduh dalam kerusakan ini, karena di lapangan memang ditemukan fakta yang tak terbantahkan terkait dengan luas perkebunan kelapa sawit yang ada di dalam kawasan hutan. Data menunjukan bahwa luas pertanaman kelapa sawit secara nasioanal adalah seluas 11.300.370 ha pada tahun 2015(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015) dan ada sekitar 1 juta hektar kelapa sawit yang ditanam dalam kawasan hutan (Bisnis.com, 2016). Jika luas luas total kawasan hutan Indonesia 120.773.441,71 ha (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2015), maka persentase kebun kelapa sawit yang ada dalam kawasan hutan berkisar 0,83%. Di pulau Sumatera luas perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan konservasi mencapai 15.381,45 ha. Di dalam kawasan hutan lindung luas perkebunan kelapa sawit 12.654,57 ha. Sedangkan 584.539,88 ha perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan hutan produksi. Total 612.575,9 ha lahan perkebunan kelapa sawit di pulau Sumatera yang berada di dalam kawasan hutan. (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, 2017). Luas kawasan hutan pulau Sumatera tahun 2015 adalah seluas 22.556.966,73 ha (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2015) maka persentase kebun kelapa sawit yang berada dalam kawasn hutan di pulau Sumatera sekitar 2,72 %.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan kualitas lingkungan pada wilayah-wilayah yang di didominasi oleh perkebunan kelapa sawit terutama pada menurunnya daya infiltrasi tanah terhadap air akibat pengelolaan tanah yang intensif terutama akibat pemupukan dan pengendalian Gulma sehingga air hujan yang jatuh ke tanah tidak mampu diserap oleh tanah dan mengalir ke tempat lain serta penggunaan pestisida yang cukup besar sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem.
Namun disisi lain, daya rusak yang diakibatkan oleh industri perkebunan kelapa sawit juga berbanding lurus dengan devisa negara yang disumbang oleh sektor perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2015 produksi minyak kelapa sawit mencapai 31.284.306 ton dengan nilai ekspor 11.581.725.000 USD dan produksi minyak inti sawit 6.256.861 ton dengan nilai ekspor 1.158.766.000 USD. Jumlah rumah tangga yang terlibat mengelola kebun kelapa sawit mencapai 2.216.181 kepala keluarga serta menyerap 3.362.644 tenaga kerja baik untuk perkebunan milik negara (BUMN), swasta nasional dan swasta asing (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015).
Kembali ke pertanyaan sederhana di awal “Haruskah kelapa sawit?” tentu banyak faktor yang membuat industri perkebunan kelapa sawit tumbuh subur dan menjadi primadona baik dari sisi investasi swasta dan negara maupun di hati rakyat para petani swadaya. Beberapa hal yang menjadi faktor antara lain pasar kelapa sawit yang cukup dekat, harga yang menjanjikan serta budaya yang secara tidak sadar dibangun oleh negara melalui berbagai model pembangunan yang dilakukan atas nama pemerataan ekonomi.

PASAR KELAPA SAWIT RAKYAT.
Indutri kelapa sawit yang terus meluas tak lepas dari dukungan negara dalam memberikan berbagai kemudahan dalam pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit baik bagi pengusaha di sektor hulu maupun bagi pengusaha disektor hilir. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi kernel dan CPO. Bahkan saat ini PKS dapat kita jumpai hampir di seluruh kecamatan dimana mayoritas masyarakat berpencaharian sebagai petani kelapa sawit atau berada di perkebunan-perkebunan besar milik negara maupun milik swasta dimana PKS milik perkebunan tersebut juga menerima TBS yang berasal dari masyarakat sekitar kebun perusahaan.
Untuk memudahkan mendapatkan bahan baku dalam rangka memenuhi kuota produksi sesuai kapasitas terpasang yang dimiliki, setiap PKS tentu tidak hanya mengandalkan suplai bahan baku dari kebun inti yang mereka miliki. Hampir semua PKS yang ada di provinsi Jambi masih menerima bahkan mengandalkan pasokan bahan baku dari luar kebun inti yang mereka miliki.
Untuk menjamin pasokan bahan baku dan memastikan kegiatan produksi tidak mengalami kemacetan, PKS melakukan kerja sama dengan supplier yang mayoritas adalah tokoh / tauke kelapa sawit yang berasal dari desa sekitar dengan berbagai fasiltias yang dimiliki oleh perusahaan mulai pembinaan, harga yang bersaing hingga menerbitkan surat pengantar buah ke supplier yang telah mereka tunjuk.
Dengan keberadaan supplier di masing-masing desa maka semakin mendekatkan pasar TBS ke sumber mahan baku yang dikelola oleh petani. Sehingga petani tidak perlu bersusah payah membawa TBS yang mereka hasilkan keluar dari kebun. Petani tidak perlu memikirkan transportasi dan jasa angkut karena supplier melalui agen-agen yang mereka miliki yang akan langsung datang ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) di masing-masing kebun. Kemudahan pasar kelapa sawit bagi petani swadaya ini tentu menjadi faktor dominan kenapa kelapa sawit semakin menjadi primadona di hati rakyat.

Harga Menjanjikan.
Selain kemudahan pasar yang telah menjangkau produk kelapa sawit rakyat hingga ke TPH, harga kelapa sawit yang cukup stabil di pasar global juga menjadi faktor penting dalam mata rantai industri kelapa sawit. Berbeda dengan harga komoditi lainnya seperti karet sangat merisaukan karena hampir 4 tahun terakhir harga karet terjun bebas pada level yang sangat tidak bersahabat. Selain harga yang cukup stabil di pasaran sistem pembayaran dalam bisnis jual beli TBS dimana biasanya supplier membeli secara cash TBS begitu buah sudah ditimbang juga menjadi faktor yang membuat petani lebih memilih kelapa sawit karena dianggap mampu menjawab persoalan ekonomi jangka pendek.

Budaya Yang Diciptakan.
Selain dua hal diatas budaya berkebun kelapa sawit yang secara tidak langsung di perkenalkan oleh negara melalui model pembangunan berdalih percepatan pemerataan ekonomi juga menjadi pemicu percepatan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit rakyat. Budaya berkebun kelapa sawit bukanlah budaya asli bangsa Indonesia. Kelapa sawit juga bukan tanaman lokal Indonesia. Proses pengenalan tanaman kelapa sawit dalam bentuk perkebunan skala besar sudah terjadi sejak zaman Belanda yang ditandai dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit skala besar di Sumatera Utara pada awal 1900-an dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia paska kemerdekaan terutama pada masa Orde Baru yang semakin massif dimana pengenalan dan pembangunan budaya bertanam sawit dilakukan secara tersistematis melalui program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Program yang paling nyata membangun budaya bertanam sawit tanpa memberikan pilihan lain kepada rakyat terkait tanaman apa yang akan mereka kembangkan adalah program transmigrasi pola PIR TRANS. Dimana masyarakat peserta transmigrasi pada saat penempatan telah disiapkan kebun kelapa sawit melalui skema kemitraan pola plasma dengan perusahaan yang menjadi mitra pemerintah.
Pola ini secara tidak langsung, memaksa masyarakat untuk berkebun kelapa sawit sebagai satu kewajiban sebagai masyarakat transmigrasi. Pola ini disatu sisi sangat menguntungkan masyarakat peserta transmigrasi karena pada saat penempatan trans mereka sudah disiapkan lapangan pekerjaan sebagai buruh di perusahaan kelapa sawit tanpa perlu berfikir mengembangkan potensi lain selain keterampilan bekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pada saat tanaman kelapa sawit pola kemitraan telah berumut 48 bulan kebun kelapa sawit dikembalikan kepada petani dengan pola petani harus mengangsur kredit modal yang telah dikeluarkan perusahaan dalam membangun kebun.
Pola pembangunan semacam ini secara nyata telah berkontribusi dalam mengembangkan budaya bertanam kelapa sawit. Masyarakat transmigrasi adalah masyarakat dengan akses tanah sangat terbatas, yaitu 2,5 ha/KK untuk kebun dan pekarangan. Ketika lahan yang hanya seluas 2 ha telah menjadi kebun kelapa sawit maka petani tidak punya sumber kehidupan lain selain hasil yang diperoleh dari kebun kelapa sawit tersebut. Berdasarkan pengalaman bekerja pada perkebunan kelapa sawit selama bertahun-tahun masyarakat menyadari bahwa umur kelapa sawit sangat terbatas, yaitu hanya sampai pada umur 25-30 tahun. Setelah itu sawit tidak lagi produktif dan kebun harus dilakukan peremajaan, pada saat peremajaan maka dibutuhkan sumber kehidupan baru hingga kebun hasil peremajaan mulai produktif lagi. Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman dalam berkebun kelapa sawit selama ini maka masyarakat mengelola lahan-lahan baru yang mereka peroleh secara swadaya menjadi kebun kelapa sawit baru sebagai cadangan pada saat peremajaan kebun lama dilakukan.

KELAPA SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN.

Kelapa Sawit Bukan Tanaman Kehutanan.
Dalam regulasi yang ada di Kementrian Lingkugnan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang usaha disektor kehutanan dan kawasan hutan, menempatkan Kelapa Sawit dalam kategori bukan tanaman kehutanan. Tanaman kelapa sawit masuk dalam kategori komoditi perkebunan. Sehingga secara regulatif dan hukum positif kelapa sawit tidak diperbolehkan ditanam di kawasan hutan kecuali pada lokasi yang telah mendapat persetujuan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam Permen LHK no 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial tanaman kelapa sawit yang ada di kawasan hutan hanya diperbolehkan untuk kategori tanaman kelapa sawit yang sudah ditanam sebelum tahun 2016 (sebelum lahirkan P.83/2016) dan hanya diperbolehkan hingga kelapa sawit berusia 12 tahun dengan kewajiban melakukan penyisipan tanaman kehutanan 100 batang per ha kebun kelapa sawit. Dengan begitu ketatnya aturan bagi kelapa sawit dalam kawasan hutan negara ingin menegaskan bahwa kelapa sawit tidak boleh ditanam di kawasan hutan karena bukan komoditi kehutanan.

Ketidakmampuan Negara Dalam Mengelola Kawasan Hutan.
Maraknya pembukaan kawasan hutan oleh kelompok masyarakat yang ditanami kelapa sawit tidak terlepas dari lemahnya pengelolaan kawasan hutan oleh negara. Mayoritas kawasan hutan yang digarap oleh masyarakat dan menjadi kebun kelapa sawit merupakan kawasan hutan open akses dimana sebagian besar merupakan eks izin HPH yang sudah tidak aktif lagi dan tidak dikelola oleh negara, sehingga dengan mudah masyarakat sekitar kawasan melakukan penguasaan tanah dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling sering dijumpai dilapangan dalam kasus penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat adalah melalui “klaim Wilayah Adat/tanah nenek moyang”. Klaim wilayah adat tentu bukan klaim tanpa dasar dan tanpa alasan, dimana masyarakat juga mempunyai landasan dalam melakukan penguasaan tanah tersebut.
Namun tidak bisa juga dipungkiri bahwa di lapangan selain terjadi penguasaan tanah kawasan hutan melalui klaim wilayah adat juga terjadi banyak kasus penguasaan tanah kawasan hutan melalui kegiatan jual beli lahan yang dilakukan oleh aktor-aktor di desa-desa yang berada disekitar kawasan hutan yang mayoritas penjual tanah adalah masyarakat lokal dan pembeli adalah masyarakat eks transmigrasi atau pendatang dari berbagai wilayah. Tentu saja proses jual beli tanah kawasan hutan ini tidak terjadi secara terbuka dan menggunakan berbagai model misalnya mengganti isitilah jual beli dengan istilah ganti Imas Tebang, Pancung Alas, penghormatan pimpinan adat dan mungkin dengan berbagai istilah lainnya.
Kasus-kasus jual beli tanah kawasan hutan bukanlah kasus baru dan bukan rahasia lagi, bahwa banyak sporadik yang dikeluarkan oleh kepala desa yang berada disekitar kawasan hutan dan mempunyai klaim wilayah adat sebagai bentuk legalitas tanah kawasan hutan dalam proses jual beli yang terjadi. Bahkan beberapa kasus yang lebih buruk, banyak oknum pemerintah turut mendompleng dalam carut marutnya pengelolaan kawasan hutan dengan menjadi aktor pembuat legalitas tanah berupa setifikat yang sering keluar masuk desa yang mempunyai potensi konflik lahan cukup tinggi dengan menjanjikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah kawasan hutan.
Di salah satu kecamatan di Batanghari, ditemukan beberapa sertifikat yang diterbitkan oleh oknum Badan Pertanahan Nasional(BPN), dimana tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut berada dalam kawasan hutan, yang secara regulatif tidak dibenarkan adanya sertifikat hak milik perorangan. Bahkan dibeberapa lokasi menurut informasi yang didapat dari masyarakat sekitar kawasan hutan ada hamparan-hamparan kawasan hutan berupa kebun sawit dengan luasan yang cukup besar dimiliki oleh Kombes, pemda, anggota DPR dan beberapa sebutan lainnya.
Apakah pemerintah tidak tau? Pasti tau. Tidak sulit memetakkan aktor yang bermain pada bisnis berbasis tanah. Banyaknya aktor yang terlibat dalam berbagai kasus tanah dan banyaknya model dan modus penguasaan tanah dilapangan menunjukkan bahwa Negara (kementrian lingkungan hidup dan kehutanan) sesungguhnya tidak mampu melakukan pengelolaan, pengamanan dan pemanfaatan kawasan hutan secara tepat. KLHK sebagai kementrian yang mempunyai kewenangan terhadap kawasan hutan yang luasnya mencapai 120 juta ha harus berani melakukan oto kritik terhadap kemampuan internal dalam pengelolaan kawasan hutan.

PRESIDEN:Tidak Ada Petani Kelapa Sawit Ilegal Dalam Kawasan Hutan.
Pada saat menghadiri acara Penanaman Perdana Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada tanggal 13 Oktober 2017, Presiden Jokowi memberikan statement serius terkait persoalan banyaknya kebun petani sawit swadaya yanga ada dalam kawasan hutan sehingga petani mengalami berbagai persoalan. Dalam acara terebut ada beberapa statement Presiden antara lain tidak ada petani kelapa sawit illegal dalam kawasan hutan dan presiden memerintahkan kepada menteri untuk mengeluarkan kebun kelapa sawit milik rakyat dari kawasan hutan dan nantinya akan diberikan sertifikat tanah.

Bagi seorang Presiden statement politik merupakan arahan atau perintah yang harus dijalankan oleh menterinya. Bagi rakyat yang mendengarnya adalah janji yang harus dipenuhi. Mendengar statement tersebut tentu hati rakyat berbunga-bunga karena memperoleh harapan baru dalam penyelesaian masalah kebun yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Bersambung....

Copyright © 2017 • Yayasan Cappa Kota Jambi • Website Developed By RUMAH PROJECT