Sebuah Catatan Dari Tapak

Selasa, 20 March 2018 WIB- Editor : Khalim - Sumber : Umi Syamsiatun

Tantangan Petani Sawit Swadaya dalam Kawasan Hutan



Legalitas Kebun

Mayoritas masyarakat mengelola kawasan hutan menjadi kebun kelapa sawit tanpa legalitas dan alas hukum yang jelas. Ketidaktahuan tentang status kawasan hutan sering kali menjadi alasan yang disampaikan dalam ruang-ruang diskusi kritis. Selain itu ketidaktahuan tentang mekanisme mengurus legalitas dalam pemanfaatan kawasan hutan menjadi faktor kedua yang cukup dominan. Legalitas terhadap aset tanah yang mereka miliki mayoritas hanya sebatas surat jual beli (dengan berbagai istilah) atau sporadik yang dikeluarkan oleh kepala desa yang secara hukum pun sebenarnya tidak tidak diperbolehkan/melanggar hukum.

Ancaman Pasar

Tahun 2017 para petani sawit swadaya dihebohkan dengan adanya himbauan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang larangan bagi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menerima Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari kawasan illegal salah satunya yang berasal dari kawasan hutan yang dikelola tanpa izin dari negara. Himbauan ini terpampang secara jelas di papan pengumuman yang dipasang oleh pihak PKS di masing-masing lokasi PKS sehingga para supplier dan agen yang membawa TBS ke PKS dengan mudah membaca himbauan tersebut.

Himbauan ini secara cepat menyebar ditengah-tengah masyarakat petani kelapa sawit dan menimbulkan berbagai kerisauan terutama bagi petani kelapa sawit yang mempunyai kebun di dalam kawasan hutan tetapi belum mempunyai legalitas secara sah dari negara. Sementara dari fakta lapangan di 3 desa yang berada di Kecamatan Maro Sebo Ilir kabupaten Batanghari saja sedikitnya terdapat 3.500 ha lebih kebun petani sawit swadaya berada dalam kawasan hutan. Sementara itu di 2 desa di kecamatan Batang Asam sedikitnya terdapat 4.500 ha kebun kelapa sawit petani swadaya berada dalam kawasan hutan.

Ketika kebijakan larangan PKS menerima TBS yang berasal dari dalam kawasan hutan betul-betul diterapkan maka pertanyaan besar yang muncul adalah kemana TBS yang beradal dari 8.000 ha kebun petani sawti tersebut akan dijual? Bagaimana nasib masa depan 1.500 Kepala Keluarga pengelola kebun tersebut? Adilkah larangan ini bagi petani swadaya?



Potensi Konflik Tenurial

Selain persoalan legalitas kebun dan ancaman terhadap pasar, satu tantangan besar yang dihadapi oleh petani sawit swadaya yang berkebun didalam kawasan hutan adalah potensi konflik tenurial yang cukup tinggi. Mengingat kawasan hutan yang telah dikelola oleh para petani tidak teregistrasi oleh negara, maka kawasan hutan yang saat ini dikelola oleh masyarakat dalam data base pemerintah merupakan wilayah open akses yang sewaktu-waktu negara bisa saja memberikan hak pengelolaan kepada pihak tertentu.

Dalam catatan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, salah satu akar masalah terjadinya konflik tenurial di Jambi adalah adanya kesenjangan data yang dimiliki oleh pemerintah dengan situasi lapangan yang ada, sehingga dalam pemberian izin pengelolaan kawasan hutan kepada pihak tertentu yang hanya memperhatikan basis data tanpa memperhatikan situasi lapangan menjadi faktor terbesar tingginya konflik tenurial yang selama ini terjadi di Jambi.



Reforma Agraria: Mampukah Menjawab?

Menyadari bahwa persoalan kemiskinan yang identik dengan wilayah pedesaan tidak lepas dari persoalan Agraria, Pemerintah Jokowi- Jusuf Kalla telah memasukkan agenda Reforma Agraria sebagai program Prioritas Pemerintah yang tercantum dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui dua skema yaitu Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan target 9,1 juta ha dan skema Perhutanan Sosial (PS) dengan target 12,7 juta ha.

Dalam rangka melakukan percepatan pencapaian target Reforma Agraria, Pemerintah Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Perpres 88 tahun 2017 secara umum mengatur tentang Objek Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Jenis Penguasaan Tanah Yang Dapat Diselesaikan, Pemohon, Pola Penyelesaian dan Tahapan Penyelesaian, pembentukan tim Percepatan PTKH, Tim Pelaksana PTKH dan pembentukan Tim Inver PTKH di tingkat provinsi. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan arah percepatan pencapaian target Reforma Agraria.

Secara teknis pemerintah melalui kementrian terkait juga telah menerbitkan beberapa kebijakan pendukung yang diharapkan mampu menjawab persoalan teknis dalam percepatan pencapaian target Reforma Agraria. Beberapa kebijakan teknis yang bertujuan mempercepat pencapaian target Reforma Agraria antara lain Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Menyediakan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria seluas ±4.853 Ha untuk pencapaian target TORA melalui pelepasan kawasan hutan, Peraturan Menteri LHK Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial beserta aturan turunannya yang mengatur skema perhutanan sosisl berupa Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA), Surat Keputusan Nomor SK.22/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi I) seluas ±13,887 juta ha serta pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di tingkat pusat dan daerah.



TORA: Seriuskah Negara?

Salah satu kebijakan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan RA dalam skema TORA adalah Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Secara teknis belum ada kebijakan yang mengatur bagaimana pelaksanaan dan alur skema TORA. Namun dalam interpretasi pemerintah sektoral instrument pelaksana skema TORA akan menempel pada instrument yang diatur dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2017 dimana ujung tombak pencapaian target TORA berada pada tim Inver masing-masing provinsi yang akan menerima pendaftaran TORA, melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan.

Disektor non kehutanan, TORA hanya fokus pada kegiatan pemberian legalitas/sertifikat-sertifikat tanah pada lahan-lahan yang clear and clean tanpa menyentuh lokasi-lokasi yang bermasalah/berkonflik. Sementara itu, skema TORA disektor kehutanan hanya akan fokus pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh Menteri LHK dalam peta Indikasi Alokasi Kawasan Hutan Untuk Menyediakan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria seluas 4,8 juta ha yang termuat dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017. Bahkan dalam beberapa sesi diskusi Informal ketua tim Inver provinsi Jambi menyebutkan bahwa kesempatan mengusulkan skema TORA untuk masing-masing kabupaten melalui Bupati hanya boleh dilakukan sekali dan tidak akan ada kesempatan berikutnya.

Meskipun statement ini disampaikan dalam ruang diskusi informal, statement ini menunjukkan ada multi interpretasi dalam pelaksanaan program RA melalui skema TORA di internal pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Jika program RA memang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan lahan serta menurunkan angka kemiskinan di pedesaan dengan memberikan akses tanah lebih luas kepada rakyat maka seharusnya program RA tidak boleh dijalankan dengan skema “tertutup” dan tidak memberikan ruang partisipasi rakyat dalam pelaksanaanya. Skema TORA yang hanya dilakukan pada lokasi indikasi yang sudah ditentukan dan kesempatan menyampaikan usulan hanya satu kali dan hanya melalui Bupati menunjukkan bahwa sesungguhnya negara melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak pernah serius dalam menjalankan dan memenuhi target politik program RA sebagaimana tercantum dalam RPJMN dan Nawa Cita pemerintah Jokowi - Jusuf Kalla.

Dengan demikian, tujuan dari program RA tidak akan pernah tercapai dan terpenuhi karena program RA tidak tepat lokasi, tidak tepat sasaran, tidak partisipatif dan tidak tepat strategi pelaksanaan serta tidak menyentuh akar persoalan ketimpangan penguasaan lahan dan kemiskinan di pedesaan.



PS: Bagaimana Nasibnya setelah 12 Tahun?

Dalam rencana kerja stategis, pemerintah Jokowid dengan dengan tegas menyebutkan angka yang menjadi target program perhutanan sosial sebesar 12,7 juta ha. Angka tersebut tentu saja bukan angka yang muncul tiba-tiba tanpa hitungan matematika dan pertimbangan teknis. Angka 12,7 juta ha menjadi angka sakral yang terus di tunggu oleh rakyat realisasinya.

Dalam rangka mempercepat pencapaian target perhutanan sosial tersebut, pemerintah pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan beberapa peraturan teknis mekanisme usulan program perhutanan sosial. Selain itu pemerintah juga telah mengalokasikan 13,8 juta ha kawasan hutan sebagai wilayah indikasi lokasi untuk program perhutanan sosial.

Dalam skema Perhutanan Sosial, kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ada dalam kawasan hutan dimungkinkan untuk diakomodir dalam seluruh skema baik HD, HKM, HTR maupun Kemitraan Kehutanan, namun demikian tanaman kelapa sawit tidak secara serta merta diberi keleluasaan hidup hingga sampai masa daur habis (25 tahun), karena secara regulasi kelapa sawit yang diakomodir dalam program perhutanan sosial hanya tanaman kelapa sawit yang ditanan sebelum PermenLHK nomor 83/2016 tentang Perhutanan Sosial diterbitkan dengan masa hidup hanya sampai kelapa sawit berumur 12 tahun dengan kewajiban bagi pemilik kebun melakukan penyisipan tanaman kayu pada kebun kelapa sawit 100 batang/ha.

Pertanyaan sederhana yang muncul kemudian adalah “lalu bagaimana kalau kelapa sawit sudah berumur 12 tahun?” Maukah masyarakat memusnahkan tanaman kelapa sawit yang sedang berada pada puncak masa produksi tersebut dan menggantinya dengan tanaman kehutanan? Bagaimana kehidupan petani yang tidak mempunyai sumber kehidupan lain selain kebun kelapa sawit tersebut ketika tanaman kelapa sawit dimusnahkan dan tanaman kehutanan belum produksi?

Hingga saat ini pemerintah belum mampu menjawab berbagai pertanyaan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selama tidak ada jawaban yang cukup meyakinkan terhadap keberlanjutan nasib sumber penghidupan bagi para petani kelapa sawit terebut sulit rasanya program perhutanan sosial diterima oleh para petani sawit mandiri yang berkebun dalam kawasan hutan.

Copyright © 2017 • Yayasan Cappa Kota Jambi • Website Developed By RUMAH PROJECT