Mereka yang Bertahan Hidup di Balik Hamparan Akasia

Selasa, 05 March 2019 WIB- Editor : Khalim - Sumber : Umi Syamsiatun

Mereka yang Bertahan Hidup di Balik Hamparan Akasia
Oleh: Umi Syamsiatun, Jambi 12 Februari 2019.


Sosok jangkung dengan tubuh sedikit bungkuk bergegas bangkit dari duduknya menyambut kedatangan kami. Meski tanpa senyum sedikitpun, wajah yang mulai keriput dengan warna kulit yang cukup gelap, tetap terasa hangat ketika tangan kami saling berjabat. Dari postur tubuh, warna kulit dan aroma khas tubuhnya, saya berkata dalam hati, “Pasti ini yang namanya Tumenggung Apung”.
SAD Tumenggung Apung: Tersingkir dari Sumber Kehidupannya
Tumenggung Apung adalah pimpinan kelompok Suku Anak Dalam (SAD) Muara Kilis yang tinggal di kawasan hutan di Desa Muara Kilis Kabupaten Tebo yang berbatasan langsung dengan izin hutan tanaman PT Wira Karya Sakti (PT WKS). Secara administrasi pemerintahan desa, wilayah yang didiami oleh Kelompok Tumenggung Apung menjadi bagian dari Dusun Sukorejo RT 32 Desa Muara Kilis.
Sama dengan kelompok SAD lainnya yang tersebar di beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi seperti Orang Rimba, Orang Kubu dan Orang Batin 9, SAD Kelompok Tumenggung Apung selama ini menggantungkan hidup dari sumber daya alam yang tersedia di hutan seperti jernang, damar, umbi-umbian, rotan, madu serta memanfaatkan buah-buahan yang tumbuh di hutan.
Namun, kehidupan SAD mulai berubah seiring dengan perubahan pola pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh Negara. Pemberian konsesi kepada berbagai perusahaan pengelola kawasan hutan mulai dari izin HPH pada era 70-an, program transmigrasi era 80-an dan dilanjutkan dengan izin HT pada era 90-an telah menghancurkan sumber-sumber kehidupan SAD.
Menyingkir, begitulah yang dilakukan oleh SAD Kelompok Tumenggung Apung ketika di wilayah yang selama ini menjadi tempat menggantungkan hidup hadir berbagai program yang mereka tidak pernah tahu apa maksud dan manfaatnya untuk mereka.
Langkah tersebut sangat mungkin dilakukan ketika ketersediaan hutan masih cukup luas dan masih bisa diakses secara langsung. Hidup berpindah, mandah dari hutan ke hutan menyesuaikan dengan musim dan kondisi alam, begitulah yang dilakukan selama masih ada hutan yang dapat mereka akses.
Namun, cara hidup yang demikian tidak bisa mereka lakukan terus menerus, terutama sejak kehadiran perusahaan Hutan Tanaman Industri yang dikelola oleh PT Wira Karya Sakti (PT WKS) di wilayah yang selama ini menjadi wilayah jelajah Tumenggung Apung dan anggotanya.
Pola perkebunan monokultur yang dikembangkan oleh perusahaan telah menghancurkan sumber kehidupan SAD dan tatanan sosial budayanya. Hamparan akasia yang membentang, telah mengganti seluruh tanaman hutan yang selama ini menjadi tumpuan hidup SAD, menghilangkan tempat-tempat bersejarah dan keramat bagi SAD.
Kini SAD Muara Kilis Kelompok Tumenggung Apung hanya menguasai 132Ha lahan yang berbatasan langsung dengan Konsesi PT WKS.
Hidup bercampur dengan masyarakat umum yang berasal dari berbagai suku bangsa bukanlah hal mudah bagi Tumenggung Apung dan anggota kelompoknya. Sebagai salah satu kelompok SAD yang memutuskan diri untuk hidup seperti suku bangsa lainnya, tentu membutuhkan usaha yang keras untuk melakukan adaptasi baik secara sosial, budaya maupun cara hidup sehari-hari.
Hidup Tanpa Sarana Yang Layak
Meski belum bisa dikatakan layak, di wilayah Tumenggung Apung telah berdiri sebuah mushola yang dijadikan tempat belajar mengaji bagi anak-anak SAD dan anak-anak lainnya. Dibantu oleh tenaga sukarela, anak-anak SAD mulai mengenal ajaran agama Islam setelah orang tua mereka memutuskan memeluk agama islam.
Untuk fasilitas pendidikan umum (baca tulis) saat ini SAD hanya mengandalkan sekolah sukarela yang dilakukan oleh salah satu LSM Lokal yang berasal dari Kota Tebo, dengan waktu kunjungan dan waktu belajar yang tidak pasti.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meski tanpa fasilitas khusus dari Negara, SAD Tumenggung Apung mulai belajar bercocok tanam padi, ubi dan sayur-sayuran dari masyarakat umum yang tinggal di wilayah SAD.
Ketika tanaman obat yang dulu tersedia di hutan tidak ada lagi, ketika sakit warga SAD harus melakukan adaptasi dengan pola pengobatan modern layaknya masyarakat lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, masyarakat SAD harus mengakses layanan kesehatan ke beberapa desa sekitar dengan jarak yang cukup jauh. Selain itu, warga SAD juga mengandalkan layanan kesehatan gratis yang di berikan oleh PT WKS setiap bulan dengan memberikan layanan kunjungan dokter dan menyediakan obat-obatan.
Memperluas Ruang Hidup, Menolak untuk Punah
Meskipun hidup layaknya orang biasa bukanlah perkara mudah bagi SAD, namun usaha untuk bisa merubah cara hidup terus dilakukan. Saat ini mereka sudah mulai hidup menetap, berkebun, mengenal agama, berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan serta keberlangsungan hidup anak cucu mereka di masa yang akan datang, dalam salah satu proses dialog dalam rangka penyelesaian konflik antara SAD Tumenggung Apung dengan PT WKS, Tumenggung Apung mengajukan permintaan penyediaan lahan tambahan untuk kegiatan ekonomi produktif SAD.
Bersama KPH, PT WKS melakukan identifikasi kawasan hutan untuk dialokasikan sebagai lahan tambahan bagi SAD. Pada November 2018 disepakati adanya lahan tambahan yang dialokasikan untuk mereka seluas 105 Ha yang berasal dari lokasi pengurangan izin PT WKS. Kabar ini tentu menjadi kabar bahagia bagi Tumenggung Apung.
Namun, kebahagiaan Tumenggung Apung harus tertunda, keinginan untuk segera mengelola lahan seluas 105 ha harus diurungkan setelah mereka mengetahui bahwa kawasan 105 ha yang dialokasi untuk kelompoknya secara legal telah diberikan izin Perhutanan Sosial dalam bentuk IUPHHK HTR bagi Koperasi Sepenat Alam Lestari. Dimana SAD tidak masuk menjadi anggota koperasi.
Untuk memastikan lahan 105 ha yang dialokasikan untuk kelompoknya tetap dapat di kelola, Tumenggung Apung harus bernegosiasi dan membangun kesepakatan pengelolaan dengan Koperasai SAL.
Mampukah Tumenggung Apung bernegosiasi dengan Koperasi SAL untuk mempertahankan lahan yang akan menjadi jaminan masa depan kelompoknya? Apakah SAD mampu mengikuti aturan hukum yang harus dijalankan oleh Koperasi?
Sebagai orang luar yang memahami bagaimana rumitnya peraturan di sektor kehutanan dan kompleksitas persoalan pengelolaan kawasan hutan, saya menghela nafas panjang. Pikiran saya menerawang jauh. Wajah renta Tumenggung Apung, wajah bingung Kepala Adat Seril dan wajah penuh tanya Ketua Pemuda Malenggang memenuhi seluruh ruang Pikiran saya.
Bahkan, saya teringat kata-kata yang pernah disampaikan Tumenggung Apung pada suatu kesempatan, “kami ndak ngerti apa itu hutan sosial, kami ndak tau pulo apo tu koperasi, jadi macem mano kami nak berunding, mereka ngaju ini itu bae dak pernah ngajak kami, jadi macem manolah nasib kami, kami ni cuma nak hidup lebih baik, kok yo susah nian”, hati saya terasa dingin mengingat kata-kata tersebut.
Serumit inikah hidup SAD di balik hamparan Akasia yang hijau itu?


Copyright © 2017 • Yayasan Cappa Kota Jambi • Website Developed By RUMAH PROJECT