WORKSHOP TATA KELOLA EKONOMI PETANI HUTAN PASCA IZIN PERHUTANAN SOSIAL

Jumat, 25 October 2019 WIB- Editor : KHLM - Sumber : CAPPA Keadilan Ekologi

Perhutanan Sosial merupakan salah satu program prioritas Pemerintah untuk membuka akses kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat, hal ini untuk memperkecil kesenjangan akses kawasan hutan antara masyarakat dengan korporasi. Dari sisi luasan, Kemen LHK mencadangkan lahan hutan seluas 12,7 juta hektar bagi masyarakat untuk di kelola. Sampai dengan 3 September 2019, kawasan hutan yang diberikan izin pengelolaannya kepada masyarakat dalam berbagai skema Perhutanan Sosial seluas 3.322.368,37 hektar, dengan jumlah Surat Keputusan 5.939 unit, yang dimanfaatkan oleh sekitar 737.780 kepala keluarga (presentasi Dirjen BPSKL-Kemen LHK, Oktober 2019).
Menilik mandat politik dan pertimbangan regulasi, esensi Perhutanan Sosial adalah mengurangi kemiskinan serta pengangguran. Artinya Perhutanan Sosial diharapkan menjadi putaran roda ekonomi bagi masyarakat, baik para petani hutan penerima izin legal maupun juga masyarakat lainnya di sekitar konsesi Perhutanan Sosial. Legalitas izin adalah tangga pertama Perhutanan Sosial agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum untuk mengelola kawasan hutan. Anak tangga berikutnya adalah penguatan organisasi petani hutan atau masyarakat pengelola Perhutanan Sosial serta membangun tata kelola kawasan Perhutanan Sosial agar mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Pada pasal 61 Permen LHK No 83/2016 tentang Perhutanan Sosial, dituliskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemegang izin Perhutanan Sosial dalam berbagai skema serta Hutan Adat. Jenis fasilitas tersebut meliputi sejak tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas, penyusunan rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, kemitraan kehutanan, bahkan juga pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar.
Kemen - LHK telah membentuk berbagai elemen pendukung untuk masyarakat penerima izin Perhutanan Sosial agar dapat melakukan aktivitas pengelolaan pasca izin. Sebuah nomenklatur dibentuk, yaitu Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA). BUPSHA bertugas mendampingi organisasi usaha petani hutan dan masyarakat Perhutanan Sosial agar dapat mengembangkan berbagai jenis usaha untuk meningkatkan manfaat ekonomi lahan Perhutanan Sosial. Sedikitnya ada 2 kategori dukungan yang diberikan oleh Direktorat BUPSHA, yaitu bantuan usaha perhutanan sosial dan bang pesona.
Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi beserta jaringan lokal, sejak tahun 2016 mendampingi masyarakat di 3 provinsi, Jambi, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah, untuk mendapatkan legalitas mengelola kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial. Sampai dengan bulan Oktober 2019, telah 14 organisasi petani hutan mendapatkan izin Perhutanan Sosial, dengan total luasan izin 15.460,25 hektar, dan sedang dalam proses usulan seluas 22.357,46 hektar.
Pada bulan Juli 2019, Yayasan CAPPA Keadilan melaksanakan Workshop Nasional Pembelajaran Perhutanan Sosial di Jambi yang dihadiri oleh perwakilan organisasi petani hutan penerima izin maupun yang sedang dalam proses permohonan izin, juga dihadiri perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam Workshop te rsebut direkomendasikan untuk mempersiapkan kelembagaan dan persyaratan dokumen untuk tata kelola ekonomi petani hutan pasca izin. Semua dokumen ini akan diajukan ke BUPSHA dan lembaga mitra potensial lainnya untuk mendapatkan dukungan pengelolaan kawasan Perhutanan Sosial. Pada Workshop Nasional juga dihadiri oleh Direktorat BUPSHA dan Pokja PPS Nasional.
Workshop Tata Kelola Ekonomi Petani Hutan ini merupakan kelanjutan dari Workshop Nasional di Jambi, dengan fokus pada penguatan organisasi petani hutan, perencanaan usaha Perhutanan Sosial serta pemberdayaan ekonomi lokal petani hutan. Workshop Tata Kelola Ekonomi Petani Hutan ini mempunyai arti penting bagi organisasi petani hutan yang telah mendapatkan izin Perhutanan Sosial, sekaligus akan menjadi pengetahuan berharga bagi petani yang sedang mengajukan permohonan izin Perhutanan Sosial.
Copyright © 2017 • Yayasan Cappa Kota Jambi • Website Developed By RUMAH PROJECT